Saran JK Agar Impor Ayam Brasil Tak Serbu Indonesia

rajabandarq - agen bandarq, dominoqq, bandarq, agen domino

Berita Online Terapdate - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan terkait Indonesia terpaksa membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Jadi karena di WTO kita kalah tidak boleh impor, diijinkan juga belum tentu kita mau (impor). Jangan lupa. Silakan aja. Kalau kita tidak mau, mau apa? Ini kan perdagangan bebas," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (13/8). Rajabandarq

Dia mengatakan ada dampak jika Impor ayam terjadi. Namun ada beberapa hal untuk menyiasatinya dengan penerapan nontariff barrier atau perlindungan nontarif.

"Bahwa kadang-kadang tidak bisa dilarang secara aturan, bisa dikurangi dengan kebijakan nontarif. Nontarif barrier. Jadi kualitasnya, kebersihannya," ungkap JK.

Sebelumnya diketahui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia bakal membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca juga - Kisah Susi Pudjiastuti Si Pengusaha Sukses Indonesia

"Kita tidak mungkin menyatakan tidak bisa kalau kita melarang dengan berbagai ini nya. Melanggar ketetapan WTO ya kita pasti salah," Agen BandarQ kata Enggar bberapa waktu lalu.

Kebijakan ini diambil untuk menyelesaikan sengketa dagang yang diadukan Brasil ke World Trade Organization (WTO). Indonesia pernah digugat oleh Brasil perihal penolakan impor daging ayam.

Brasil membawa permasalahan ini ke WTO pada 2014 lalu dan diputuskan memenangi gugatan pada 2017. Namun, karena Brasil menilai Indonesia masih belum juga membuka keran impor ayam untuk Brasil, mereka kembali menyeret masalah ini ke WTO Juni lalu.Brasil membuka panel untuk menyelidiki kebijakan Indonesia mengenai impor unggas dari negaranya. Agen Domino

"Prosesnya dari tahun 2014 kita disengketakan di WTO yang memang berdasarkan ketentuan di WTO kita menyalahi berbagai ketentuan yang ada di dalam WTO itu. Itu sudah dalam, di panel juga sudah disampaikan. Dan sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO," imbuhnya.